Alih Fungsi Hunian Di Jl. Agus Salim Pekalongan

Ilustrasi By Desaininterior.me

Perkembangan Kota Pekalongan terpantau seiring dengan hadirnya investasi Pemerintah RI dibidang energi khususnya sumber daya listrik. Setelah ditetapkannya lokasi yang cocok untuk mendirikan proyek listrik terbesar se-Asia Tenggara di Ujung Negoro, Kabupaten Batang, secara beruntun Kota Pekalongan yang berjarak kurang lebih 15 km dari lokasi proyek listrik berkapasitas 2 x 1.000 MW kebanjiran investor.

Beberapa brand hotel berbintang hadir di Kota Pekalongan salah satunya hotel Horison dan hotel Santika yang berdiri berdampingan diruas jalur Pantura tepatnya di jalan Gajah Mada Pekalongan. Selain itu tumbuh menjamurnya usaha kuliner dan butik modern yang menjajakan Batik khas Pekalongan cukup meramaikan perdagangan yang mendukung sektor pariwisata di Kota Batik ini.

Ruas jalan di dalam kota banyak yang beralih fungsi dari rumah untuk hunian menjadi restoran, butik Batik dan pusat kecantikan seperti yang terjadi di jalan H. Agus Salim. Dari pantauan yang kami dapat ada beberapa butik Batik lokal yang membuka operasional bisnis di jalan H. Agus Salim, seperti butik batik Qonita, Pisang Bali, Tikba, Rajaswa dan Lu-Za.

Sedangkan Pusat kuliner rakyat terkumpul di area pinggir lapangan sorogenen. Untuk kuliner kelas menengah hadir diantaranya restoran Jade “bebek Peking”, Sego Dalem “Purimas”, Teras Bali, Orange Cafe, dan Waroeng Oemang.

Hadirnya kuliner kelas menengah disambut positif oleh warga Kota Pekalongan karena dirasa mampu mengangkat citra pelanggan akan perubahan gaya hidup saat ini. Apabila ditilik dari penawaran harga sajian menu makanan, restoran Jade “Bebek Peking” memiliki menu termahal yakni Salad 7 Pelangi yang satu porsinya dibanderol dengah harga Rp.350.000,- sedangkan untuk menu termurah Waroeng Oemang menyediakan paket irit ayam goreng/bakar plus teh anget dibanderol dengan harga Rp.10.000,-.

Keberadaan Waroeng Oemang dan Restoran Jade “Bebek Peking” merupakan alih fungsi dari rumah untuk hunian menjadi tempat usaha kuliner. Dengan menjadikan aset warisan keluarga lebih produktif untuk menghasilkan rupiah, mereka para pemilik bisnis optimis terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan kedepannya.

Lahan di kawasan jalan H. Agus Salim mengalami progresifitas kenaikan harga cukup signifikan dalam kurun waktu 3 – 5 tahun terakhir ini. Dominasi warga Pekalongan keturunan Arab memang sejak dari dulu berada di kawasan ini, bahkan bisa dikatakan bahwa kawasan jalan Agus Salim merupakan kampung Arab.

Secara pasaran yang berkembang saat ini nilai transaksi tanah di lokasi jalan Agus Salim Pekalongan telah mencapai Rp.15.000.000,-/m2 nya. Hal ini merupakan nilai tanah tertinggi kedua setelah jalan Diponegoro kota Pekalongan.

Tingginya harga tanah di jalan Agus Salim Pekalongan mempengaruhi kenaikan tarif pembayaran PBB dalam kurun waktu 1-2 tahun terakhir ini, sebagaimana dikatakan oleh bapak Iwan pemilik restoran Jade “Bebek Peking” telah membayar PBB nya sebesar 4 jutaan rupiah untuk kepemilikan lahan seluas 934 m2, sedangkan bapak Oemang pemilik Waroeng Oemang membayar PBB nya sebesar 3 jutaan untuk kepemilikan lahan seluas 370 m2.

Read more ...

Tegal Tampung Relokasi Industri

Dampak kenaikan UMP yang terjadi di wilayah Jabodetabek membuat kalangan dunia usaha mencari jalan keluar agar bisa tetap menjalankan bisnisnya. Salah satu caranya dengan merelokasi pabrik ketempat yang UMP-nya tidak terlalu besar seperti di Jawa Tengah.

Beberapa kalangan pengusaha menilai Jateng merupakan sentra industri garmen nasional, memiliki UMP yang lebih rendah serta iklim investasi yang lebih kondusif dibandingkan kawasan Jabodetabek.

Melihat potensi ekonomi dari relokasi industri besar di Jabodetabek ke Jawa Tengah, menumbuhkan semangat pemerintahan Kota dan Kabupaten yang ada di Jateng untuk mempromosikan wilayah administrasi pemerintahannya supaya dapat menampung relokasi industri tersebut.

Salah satunya adalah pemerintahan Kabupaten Tegal, melalui kepala kantor penanaman modal Kabupaten Tegal Bambang Setiono menjelaskan bahwa Kabupaten Tegal siap menampung pengusaha yang berniat merelokasi usahanya dari kawasan Jabodetabek. Kabupaten Tegal memiliki lokasi strategis karena dilewati oleh dua jalur nasional (Jakarta-Surabaya) dan (Jakarta-Cilacap) serta dilalui jalur ganda (double track) kereta api.

Selain lokasi yang strategis, Bambang juga mengungkapkan pada sindonews.com, selasa (11/05/2015), upah minimum regional (UMR) Kabupaten Tegal sebesar Rp. 1.155.000,- lebih rendah dibanding kawasan Jabodetabek.

Kawasan industri terpadu yang dibangun mengacu pada Perda Kabupaten Tegal No. 10/2012 tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal 2012-2013. Studi Kelayakan zona-zona industri sudah dibuat di wilayah yang sesuai dengan peruntukannya, seperti di wilayah selatan kawasan industri terletak di Kecamatan Margasari dengan luas 348,45 hektar, sedangkan di wilayah pantai utara (Pantura) terletak di Kecamatan Kramat 471,27 hektar, Kecamatan Suradadi 105,14 hektar, dan Kecamatan Warureja 289,78 hektar.

Read more ...

Brebes Bangun Kawasan Industri

Agar perekonomian di Kabupaten Brebes lebih meningkat dan dapat menurunkan angka kemiskinan yang masih tinggi, pemerintah Provinsi Jawa Tengah meminta agar lahan pertanian yang tidak produktif lagi dibangun kawasan industri.

Wakil Gubernur Jateng Heru Sudjatmoko mengatakan bahwa angka kemiskinan di Brebes tergolong tinggi diatas persentase Jateng dan Nasional yakni sekitar 20,28%.

Menanggapi hal itu Bupati Brebes Idza Priyanti mengatakan upaya penanggulangan tingkat kemiskinan saat ini telah turun dibandingkan sebelumnya yang mencapai 22%, bahkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) hingga 2017 pihaknya menargetkan angka kemiskinan turun ke kisaran 15%.

Prospek industri di Jateng sangat besar mengingat ada banyak investor tekstil yang ingin masuk ke Jateng. Beberapa wilayah yang sudah menyiapkan lahan untuk kawasan industri antara lain; Kota Semarang, Kab. Semarang, Demak dan Kendal seluas 7.500 hektar, namun diakui Heru, seperti dilansir dari laman Pemprov Jateng, Rabu (25/11/2015) Jateng belum mampu menyediakan lahan secara maksimal.

Heru menambahkan Brebes terletak di lokasi yang sangat strategis dan menguntungkan sehingga harus dimanfaatkan semaksimal mungkin. Meski demikian, dia mengingatkan agar pembangunan kawasan industri tidak melanggar peraturan terkait rencana tata ruang dan tata wilayah (RTRW) setempat.

Read more ...

Pekalongan Layak Investasi Hotel

Promosi potensi investasi  yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot-red) Pekalongan memberi hasil nyata, buktinya adalah berdirinya hotel-hotel berbintang “Branded” di kota yang terkenal dengan kota “Batik” ini.

Menurut Kepala Bidang Perizinan Pemkot.Pekalongan Budiono, kamis (02/01/2014), “setidaknya ada 6 hotel sekelas bintang 3 yang telah mendapatkan ijin beroperasi dari Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) kota Pekalongan.

Hotel-hotel baru tersebut ada yang sudah beroperasi seperti hotel Dafam dan hotel Horison, ada juga yang masih dalam proses pembangunan; hotel Santika, Aston Grand Batik hotel, hotel The Sidji, dan hotel Namira. “Pemkot.Pekalongan sangat Pro-Investasi dan menyambut baik para investor untuk menanamkan modalnya disini, lanjut Budiono bahkan Walikota Pekalongan dr.HM. Basyir Ahmad mewanti-wanti pada jajarannya agar melayani para investor dengan sebaik-baiknya, seprima-primanya, dan senyaman-nyamannya,” tegasnya lagi.

Kehadiran 6 hotel baru yang dikelola oleh jaringan operator hotel berkelas nasional ini dinilai ketua PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia) Pekalongan Syamsul Bakhri akan meningkatkan persaingan antar hotel berbintang. “Perang tarif antar hotel berbintang pasti bakalan terjadi,“ katanya kepada Properti Pantura, “dengan munculnya hotel-hotel baru maka hotel-hotel lama akan terkena dampaknya yakni penurunan jumlah tamu”, lanjut Syamsul Bakhri.

Menurutnya, jumlah anggota PHRI Pekalongan yang berada dalam organisasinya saat ini ada 33 hotel yang terbagi dalam 3 kelas hotel masing-masingnya hotel non bintang, hotel bintang 1, bintang 2 dan bintang 3. Dari ke-6 hotel baru yang telah mendapatkan ijin beroperasi, hanya 2 hotel yang telah bergabung menjadi anggota PHRI Pekalongan yakni hotel Dafam dan hotel Horison.

Dari kaca mata pengalaman 30 tahun Syamsul Bakhri dalam memimpin PHRI Pekalongan, kondisi bisnis perhotelan di kota yang dikenal juga sebagai kota santri ini dari tahun ke tahun belum terlihat fantastis utamanya dari sisi revenue perusahaan sehingga masuk dalam kategori investasi jangka panjang, hanya saja ada kesan dan anggapan di masyarakat bahwa pengusaha yang memiliki hotel itu dipandang lebih “Prestige”.

Lalu mengapa dalam 2-3 tahun terakhir di kota Pekalongan terlihat bermunculan-berdiri hotel-hotel baru, apa yang menjadi pertimbangan bisnis mereka?, menurut pemaparan dari para pengelola hotel baru ini keberadaan mereka di kota Pekalongan berdasarkan beberapa hal pertimbangan, yang pertama adalah adanya penawaran investasi dari Pemkot.Pekalongan sendiri tentang kebutuhan hotel yang berkualitas di kota Pekalongan, kedua letak kota Pekalongan yang tepat berada ditengah-tengah jalur utama Jakarta-Surabaya sehingga menjadikan kota ini sebagai kota transit, ketiga bahwa Pekalongan dikenal sebagai kota industri “Batik” sehingga banyak para pelancong yang memanfaatkan waktu transitnya disini untuk berbelanja bahkan kulakan batik, dan keempat ini adalah tujuan yang paling meyakinkan para investor dalam berinvestasi hotel di kota Pekalongan yakni adanya Megaproyek PLTU Batang.

Proyek industri listrik nasional berkekuatan 2×1000 megawatt yang dibiayai oleh konsorsium (kerjasama dua negara-red) antara 2 perusahaan Jepang dan 1 perusahaan Indonesia bernilai investasi sekitar US$ 4 miliar ini mampu menjadi katalisator baru peningkatan laju perputaran ekonomi lokal di Kabupaten Batang sendiri dan kota Pekalongan sebagai penyangga perdagangan dan jasa terdekatnya.

Menurut Susilo, bagian Community Development PT. Bhimasena Power Indonesia (Perusahaan Pelaksana Pengembangan Proyek PLTU Batang-red), “hotel Dafam merupakan satu-satunya dari ke-6 hotel baru yang dipilih menjadi hotel tempat menginap bagi para top manajer dan ekspatriat, “Sedangkan Sahid Mandarin hotel (termasuk hotel lama di Pekalongan-red) lantai dasarnya disewa untuk dijadikan kantor manajemen proyek, bagian-bagian organisasi kantor seperti; HRD, Sipil, Finance, dan staff-staff lainnya berkantor disini, “untuk kebutuhan ruang meeting baik skala kecil ataupun besar bahkan pada event-event tertentu yang lebih besar lagi, kami menggunakan Ballroom Sahid International Convention Center,” ungkapnya.

“Secara struktural berdasar schedule proyek, pada masa pra konstruksi ini kebutuhan seperti tempat penginapan dan kantor bagi manajemen proyek PLTU Batang sudah terpenuhi, tapi tidak menutup kemungkinan pada masa konstruksi nanti akan terjadi peningkatan volume pekerjaan sehingga terjadi penambahan personel baik di level high technology sampai pada pelaksana tingkat dibawahnya, tambahnya, masa konstruksi nanti akan berjalan selama 4 tahun dan mampu menyerap hingga 5000 orang tenaga kerja”.

Menurut Syamsul Bakhri ketua PHRI Pekalongan, yang perlu digenjot oleh pemerintah kota Pekalongan dalam mendukung kemajuan kotanya yakni destinasi pariwisata, pusat kuliner, dan oleh-oleh khas Pekalongan. Tidak mudah untuk mengarahkan orang dari luar kota untuk sengaja berkunjung bahkan menginap di kota Pekalongan, harus ada visi yang jelas dari Pemkot Pekalongan dan kerjasama dari semua pihak.

Menanggapi hal ini kepala bidang Dinas Perhubungan, Pariwisata, dan Kebudayaan kota Pekalongan Nur Kholis memaparkan bahwa saat ini kota Pekalongan sudah memiliki Perda Rencana Induk Kepariwisataan untuk 15 tahun kedepan, diharapkan agar Perda ini bisa menjadi pijakan dasar (blue print) bagi semua pemangku kepentingan yang ada didalamnya

Read more ...

Kediaman Residen Pekalongan

Gedung Eks - Karisidenan Pekalongan

Belajar situs atau bangunan yang sarat akan sejarah panjang bangsa Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Dalam situs ini kita akan belajar peta kekuasaan wilayah kolonial Hindia Belanda secara administratif di pantai utara Pulau Jawa.

Bangunan Induk

Pada masa Pemerintahan Hindia Belanda, wilayah administrasi pemerintahan secara struktural terbagi menjadi dua (2) yakni Wilayah Pemerintahan Pusat dan Wilayah Pemerintahan Daerah. Wilayah Pemerintahan Pusat berlokasi di Batavia (Jakarta), dikepalai oleh seorang Gubernur Jendral (Gouverneur Generaal) yang berfungsi sebagai wakil dari Ratu Kerajaan Belanda, sedangkan Wilayah Pemerintahan Daerah terbagi atas wilayah Pemerintahan Provinsi, Karesidenan (Residentie), Kabupaten (Regentschap), Kawedanan (District), Kecamatan (Onderdistrict), dan Desa.

Teras Bangunan Induk

Berdasarkan pada data sejarah, kantor dan rumah dinas Karesidenan Pekalongan merupakan pusat pemerintahan wilayah Pekalongan yang membawahi Kabupaten Pekalongan, Batang, Pemalang, Tegal dan Brebes. Bangunan dan rumah dinas ini dibangun pertama kali pada tahun 1850 dengan arsitektur bergaya Eropa yang memiliki karakter ruangan bangunan yang luas dan konstruksinya yang kokoh, pintu-pintu dan jendela berukuran besar serta mempunyai beberapa tiang berbentuk pilar yang umumnya bergaya Rokoko atau Gothic.

Sumber : Pustaka kantor Bakorwil III Pekalongan & makalah sarasehan Prof.Dr.Djoko Suryo

Read more ...